FISIP Universitas Panca Marga Rintis Sinergisitas dengan Legislator lewat Seminar

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas asistensi serta menjadi penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong transformasi sosial dan demokrasi agar perwujudan masyarakat daerah mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini. Disaat yang sama, ini juga mendorong terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Siti Masitah, 427:2014).

Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Tujuannya antara lain agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Dekan FISIP Universitas Panca Marga membuka acara dengan sambutan yang menyampaikan pentingnya sinergi antara akademisi dengan legislator

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. 

Perencanaan ini memungkinkan kita mengetahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.  Perencanaan memuat penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014). Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Membaca undang-undang dalam pembentukan perda inilah yang pada akhirnya membawa kita kepada kesimpulan bahwa proses dalam penyusunan  peraturan daerah merupakan proses dalam perspektif civitas. Dengan ini mengusung tema “Sinergi Civitas Akademika dan DPR/DPRD dalam Penyusunan UU/ Peraturan Daerah ”. Sinergi antara akademisi dengan legislasi menyukbang banyak kontribusi yang membuat implementasi aturan berbasis pada data yang dibangun dari beragam kajian ilmiah. 

Seminar ini telah tertera dalam program kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keilmuan mahasiswa dan sebagai ajang menjalin korelasi antara pemerintah dengan mahasiswa.

Adapun kegiatan ini membahas substansi regulasi dan administrasi daerah yakni:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentng Pemerintahan Daerah (Pasal 239) ayat (1)

Adapun tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah:

  • Membangun konektivitas antara akademisi utamanya dalam disiplin ilmu administrasi publik dengan pengambil keputusan di tingkat daerah terkait perumusan regulasi agar lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi masalah yang tepat
  • Membangun sinergi antara akademisi utamanya dalam disiplin ilmu administrasi publik dengan pengambil keputusan di tingkat daerah terkait perumusan regulasi agar lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi masalah yang tepat
  • Menjembatani missing link dan membangun missed matching akademisi utamanya dalam disiplin ilmu administrasi publik dengan pengambil keputusan di tingkat daerah terkait perumusan regulasi agar lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi masalah yang tepat
  • Membangun trust antara akademisi utamanya dalam disiplin ilmu administrasi publik dengan pengambil keputusan di tingkat daerah terkait perumusan regulasi agar lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi masalah yang tepat
  • Sebagai bukti implementasi kerjasama antara program studi administrasi publik dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung mutu perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas

Webinar Bertema Sinergi Civitas Akademika dan DPR/DPRD dalam Penyusunan Undang-undang/Peraturan Daerah dilaksanakan pada 12 Oktober 2022. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mahasiswa Sinergi Civitas Akademika dan DPR/DPRD Dalam Penyusunan Undang-Undang/Peraturan Daerah sebagai bentuk penguatan pengetahuan mahasiswa dalam proses pembuatan undang-undang/peraturan daerah. Hal ini memberikan manfaat pada proses belajar dan evaluasi bagi mahasiswa agar dapat berpikir kritis serta sebagai agent of change yang memberikan perubahan yang baik di masa depan. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektorat

Salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa (BEM DEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Tahun Akademik 2022/2023 adalah mengadakan seminar nasional. Seminar kali ini memilih tema “Sinergi Civitas Akademika dan DPR/DPRD dalam Penyusunan Undang-undang/Peraturan Daerah”. Seminar Nasional ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan paham akan peran civitas akademika dalam penyusunan undang-undang/perda. Seminar Nasional kali ini dilaksanakan secara hybrid. Seminar hybrid memungkinkan peserta dapat mengikuti secara offline maupun online.  

Kegiatan Seminar Nasional mendatangkan narasumber Bapak Moh. Haerul Amri, M.Pd selaku Anggota Komisi X DPR RI dan Ibu Dr. Sri Untari B. M.AP selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur serta Bapak Dr. Supriyanto M.Si selaku dosen FISIP Universitas Panca Marga. Namun, Ibu Sri Untari tidak dapat mengisi pada seminar kali ini dikarenakan beliau ada kegiatan rapat yang tidak bisa beliau tunda sebagai ketua fraksi. Kali ini dihadiri oleh mahasiswa fisip dan masyarakat luar yang berjumlah 134 peserta yakni sebanyak 69 peserta yang hadir secara langsung ke ruangan seminar dan 54 peserta lainnya mengikuti seminar via zoom meet yang berlangsung pada Rabu, 12 Oktober 2022.

Acara dimulai pada jam 09.00 dengan Ibu Veronica Sri Astuti N., S.E., M.Si. sebagai moderator. Acara dibuka dengan pembacaan basmalah yang kemudian disusul oleh sambutan dekan fisip yakni bapak Imam Sucahyo S.IP.,M.AP. Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan “Terima kasih kepada Bapak Moh. Haerul Amri sebagai narasumber telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi mengenai penyusunan undang-undang/peraturan daerah, sehingga dapat memberikan ilmu baru bagi mahasiswa”. 

Kemudian memasuki acara inti yang diawali dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Moh. Haerul Amri, M.Pd. Selaku Anggota DPR RI Komisi X beliau memaparkan materi tentang “Penyusunan Undang-undang dan Peraturan Daerah” yang dimana didalamnya berisi tugas, fungsi DPR/DPRD dan proses pembentukan Perundang-undangan hingga Proses Pembentukan Peraturan Daerah “Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi” lanjut beliau. Selanjutnya, Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyanto, M.Si. Selaku Dosen FISIP Universitas Panca Marga Sekaligus Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan, Beliau menjelaskan secara lebih spesifik tentang Peraturan Daerah. Garis besar kedua pembicara tersebut membahas mengenai penjelasan lebih dalam mengenai penyusunan Undang-undang/Peraturan Daerah serta pentingnya peran Civitas Akademika dalam penyusunan Undang-Undang Tersebut. Pada setiap akhir materi pembahasan terdapat sesi tanya jawab mengenai materi 1 dan materi 2. Peserta sangat antusias dengan diberikannya sesi untuk bertanya kepada pemateri. Di akhir kegiatan, pemateri menyampaikan kesimpulan dan motivasi kepada peserta dan diikuti dengan pembagian link absen di platform zoom meeting bagi peserta yang mengikuti seminar secara online.

Informasi kegiatan

Kegiatan Seminar Nasional ini dapat berjalan dengan lancar walaupun terdapat beberapa kendala dan diharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat menumbuhkan kepribadian yang kritis dan paham akan peran civitas akademika dalam penyusunan undang-undang/Peraturan Daerah.